Menu
header photo

Title

Subtitle

Blog Component

Dinamika Sosial Kebudayaan Maritim

May 9, 2016
Di setiap kultur & masyarakat pada dunia, tidak terkecuali kultur dan rumpun bahari, tangkas atau lena pasti menanggung dinamika / perkembangan. Dinamika tersebut meliputi wujud-wujud teknologi dan benda/karya, perilaku & kelembagaan, sistem-sistem budaya kognitif/mental, etos/sikap sifat asal. Menjadi fakta pula kalau biasanya dalam dinamika siap tradisi bertahan (continuety), terselip elemen-elemen serta tatanan kesimpulan (struktur elementer) bertahan, yang dalam besar hal justru ditopang oleh atau menopang proses dorongan itu sendiri. Proses dinamika dan bertahannya tradisi bakal mempengaruhi status dan kondisi sosial ekonomi serta lingkungan sumberdaya bumi dimanfaatkannya.

Dalam masyarakat silam, termasuk pada Indonesia, sudah tumbuh berbagai sektor & subsektor per ekonomian kebaharian segar yang mengemukakan segmen-segmen atau kategori-kategori toleran seperti petambang, pekerja industri, pengelola serta karyawan wisata, marinir, akademisi/peneliti, birokrat, & lain-lain. Berkembang kembangnya sektor-sektor ekonomi dan jasa dengan segmen-segmen masyarakat bahari ini memerlukan dan diikuti secara perkembangan serta perubahan-perubahan kelembagaannya menjadi pelindung dan regulasinya. Tumbuhnya sektor-sektor ekonomi baru dan berkembangnya sektor-sektor ekonomi kebaharian lelet, terutama perikanan dan pelayaran, tampak di dalam perkembangan serta perubahan-perubahan teknologi, perubahan struktural, dan sistem-sistem budaya kebaharian (pengetahuan, gagasan, kepercayaan, prestise, norma/aturan). Gambaran tentang fenomena dinamika sosial budaya antik berikut memakai kasus desa-desa Nelayan Bugis, Bajo serta Makasar dalam Sulawesi Selatan (sumber data/informasi diperoleh dr berbagai perolehan penelitian lapangan).

B. Tujuan
Adapun tujuan penyusunan risalah ini adalah:
1. Bagi memenuhi salah satu tugas kesayangan kuliah Wawasan Sosial Akal budi Maritim.
2. Untuk menyimpulkan keadaan dorongan sosial pranata maritim di Indonesia.
3. Untuk mengetahui bentuk-bentuk semangat sosial pranata maritim.
4. Untuk menegtahui cara-cara dalam meningkatkan derajat sosial budaya maritim di Indonesia.

C. Manfaat
Oleh penyusunan makalah ini diharapakan:
1. Mampu menjadi refrensi terkait sengketa dinamika supel budaya bahari.
2. Dapat lebih memahami keadaan semangat sosail pranata maritim.

BABAK II
PERKATAAN

A. Motorisasi Perahu/kapal Nelayan
Seperti halnya dalam berbagai desa nelayan pada kawasan timur Indonesia lainnya, motorisasi kayak dan kapal penangkapan ikan di desa-desa nelayan Sulawesi Selatan mutakhir mulai pada tahun-tahun 1970-an. Mula-mula hanya beberapa orang nelayan berstatus ponggawa (pengusaha & pemilik ala-ala produksi) bisa mengkredit motor dari juragan besar di kota Makasar (Bos di dalam istilah lokal). Introduksi perbaikan motor ke desa-desa nelayan melalui Gedung Perikanan, akan tetapi pengusaha/ pedagang besar yang berkedudukan pada kota, khususnya Makassar, yang memegang andil penting menyertakan dan mensosialisasikan sekaligus mendagangkan inovasi motor kepada tingkatan nelayan oleh para ponggawa dari desa-desa pantai & pulau-pulau dalam Sulawesi Selatan dengan aturan kredit konvensional. Menurut informasi, bahwa dalam mulanya semua unit motor yang menyerap ke desa-desa nelayan hanya berukuran 4, 5-10 pk. Motor-motor kecil dipasang dalam luar kayak (outboard motor). Di tahun 1980-an diperkirakan sudah siap separuh mulai perahu-perahu nelayan yang tersedia telah memasukin dengan motor dalam (inboard motor) kuat 10-30 pk. Di tahun-tahun 1990-an sebagian terbesar perahu nelayan telah menggunakan motor berkekuatan minimal 20 pk. Perahu-perahu nelayan yang mengurus gae/rengge dan bagang (pukat apung besar) bahkan pukul rata menggunakan dua mesin berkekuatan 100-130 pk. Tinggal nelayan pancing serta jaring remeh yang beroperasi di bahar pantai yang sebagian gede masih mempergunakan motor yuwana berukuran 5-10 pk beserta perahu-perahu kecil. Motor sederajat tenaga praktisi menggantikan unsur layar mampu dipasang pada semua jenis/tipe perahu tradisional mulai dari utama kecil mencapai berbatas pada kayak besar & tipe bodi/kapal.
Sejak pertamakali motor diadopsi sampai sekarang belum ada aksen diperoleh dari masyarakat nelayan akan memilikinya sikap penolakan terhadap pembaruan tersebut. Seluruh nelayan suka motor, sekalipun ternyata hanya sebagian di antaranya mempunyai peluang pada kepemilikan inovasi ini. Boleh disebut bahwa mempunyai perahu motor sekecil apapun merupakan dambaan setiap nelayan.

B. Kemajuan Usaha & Teknologi Perikanan Laut
Soalnya motor seorang diri adalah salah satu komponen modal vital yang membutuhkan dana operasioanl secara terus-menerus, jadi ini mesti difungsikan menggunakan penggunaan perkakas tangkap inventif. Di Sulawesi Selatan, diantara sekian banyak alat tangkap tradisional yang masih dimanfaatkan nelayan, terjumpa beberapa di antaranya lebih bertalian dengan motor seperti pukat gae (Bugis) atau rengge (Makasar), jala/panjak (payang), bagang, pancing sunu (p. kerapu), pancing tongkol, bubu, kompresor (sarana selam), dan lain-lain. Trawl (pukat harimau) tergolong alat membekuk baru dan modern yang kemudian dilarang dan benar-benar tidak relasi disukai oleh nelayan lapisan bawah karena merugikan mereka, merusak sumberdaya dan ekologi. Alat-alat membekuk tradisional tersebut di buat kemudian sebagai lebih kreatif berkat dioperasikan dengan perahu-perahu motor. Siap dikatakan bahwa adopsi perbaikan motor dapat memberikan uluran tangan kepada pengembangan dan kontinyuitas teknologi membekuk tradisional tersebut, jadi ternyata memusnahkannya.
1. Gae
Gae atau rengge adalah tipe pukat paling besar dan inventif dalam perikanan laut di Sulawesi Daksina sampai sekarang yang ada. Berdasarkan tanggapan nelayan Makasar dari Galesong (Takalar), jika gae baru muncul serta mulai dimanfaatkan di akhirusanah 1970-an ataupun awal tahun 1980-an menggunakan ukuran kian kecil daripada yang hari ini. Gae dari segi keterangan yakni modifikasi dari gae tawang (sejenis jaring kecil) umpama kata bukan dampak modifikasi dari panjak/jala lompo (payang). Visi pengembangan salambo tradisional ini menjadi jaring raksasa sudah tentu muncul dari teradopsinya perkakas dari beraneka ragam jenis merk dan utama kekuatan.
Karena untuk menimbulkan bodi berkapasitas puluhan ton dengan kesebatan lebih tinggi ke lingkungan perikanan di dalam yang jauh dari pantai serta mengambil jaring dr air, maka mutlak diperlukan beberapa buah mesin sanggup tinggi. Siap gejala bahwa gae/rengge mau menjadi cikal bakal perkembangan mekanisasi armada perikanan laut dalam Indonesia sesi timur dalam masa akan datang. Akhir-akhir ini, penanaman modal usaha gae/rengge telah memetik 180-250 juta rupiah. Dalam beberapa tanah air nelayan Sulawesi Selatan, jurang alain sebagaimana Desa Tamalate, Desa Engbatu-batu, Desa Tammasaju (Kab. Takalar), Jennepnto, Bantaeng, dan Kelurahan Kassi Kajang (Bulukumba), perikanan gae terbukti telah meningkatkan kesejahteraan nelayan pemilik dan keluarga-keluarga tuan (nakoda), terutama sebagian raksasa dari pencedok dapat menyiarkan usahanya serta menambah sejumlah unit uasaha gae segar. Di desa-desa nelayan rantau berdasarkan tinjauan, keluarga-keluarga nelayan pemilik gae inilah yang paling kaya di antara sekalian kategori masyarakat nelayan.
2. Bagang
Perlengkapan tangkap berikut adalah serupa alat meringkus tradisional nelayan Bugis yang sejak tahun 1970-an telah mendapati perkembangan teknis secara laju seiring beserta adopsi inovasi motor dalam Sulawesi Daksina. Bentuk menyimpangkan kompleks daripada teknik itu ialah bagang rambo (bagang raksasa) yang sudah digunakan sama nelayan Palopo dan Malili (Luwu), nelayan Lappa (Sinjai) dan nelayan Barru. Segi inti bagang rambo berisi dari perahu bagang 1 buah (panjang 8-9 m, lebar 2-2, 5 m), 1 buah perahu yuwana untuk merangkul sawi (10-15 orang) serta hasil tangkapan, rangka pondok/tenda (dari bambu atau balok-balok kayu yang dipasang dalam atas perahu), net patut (dari: Bugis) luas 30x30 m, jentera 2 buah (masing-masing berfungsi sarana perangsang dan pembangkit tenaga listrik untuk penerangan) yang semuanya berkekuatan 100-140 pk, dan bola lampu (merk phillips) sebanyak 40-60 buah (100-200 watt masing-masing). Demikianlah bagang rambo yang dioperasikan pada perairan dekat rantau pada waktu tahir tampak atas luar sebagaimana pondok/tenda luas, dan di waktu silam tampak zakiah gemerlap beserta lampu-lampu terpasang sekeliling bagan bagang. Luas investasi dalam satu segmen usaha bagang rambo bineka dari 250-300 juta yen.
3. Jual beli pancing tongkol
Salah satu species usaha perikanan laut dalam di Sulawesi Selatan yang mengalami perkembangan cukup pesat berkat perbaikan motor dan fasilitas pengawetan tangkapan yakni usaha tongkol yang sekitar terbesar dikelola oleh nelayan dari desa-desa pantai di dalam kabupaten-kabupaten Bone, Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, serta lain-lain.
Pra motorisasi legiun penangkapan ikan, jumlah nelayan tongkol masih sedikit dan mereka pada umumnya hanya beraksi dalam batas-batas wilayah sungai Sulawesi Daksina. Daya ulur perahu-perahu layar yang ringan dan belum tersedianya prasarana pengawetan dalam ikan segar merupakan unsur utama gak berkembangnya aktivitas perikanan samudra dalam pra mekanisasi perahu-perahu penangkapan ikan tersebut.
Secara adopsi pembaruan motor dan sarana preservasi ikan, dipastikan jumlah jenis2 usaha & nelayan yang terlibat pada dalamnya tumbuh pesat. Kemudian nelayan tidak pun hanya bertindak dalam batas-batas perairan Sulawesi Selatan aja, melainkan sudah memperluas daerah penangkapannya mencapai berbatas ke NTT, Sulawesi Tenggara, Maluku, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, & bahkan kelompok-kelompok nelayan dari Sinjai Timur yang cuma terdiri daripada 3-5 orang2 per kayak telah menuju peraiarn pantai Cilacap (Jawa Tengah) sejak tahun 1998.
Perkembangan usaha tongkol di Sulawesi Selatan dapat dibandingkan dengan yang berlangsung di lokasi timur Nusantara lainnya diantaranya Sulawesi Utara, Buton, Ternate, Biak, dan lain-lain. Fenomena perkembangan tenggang perikanan tongkol dan tuna yang mengatur ikan-ikan hangat berkualitas menjulang dapat dipahami sebagai kompetensi nelayan merespons permintaan pasar ekspor dan terlibat dalam jaringan rekan ekspor jagat, khususnya Asia Tenggara.
4. Usaha lobster dan ikan hidup
Dimungkinkan oleh prinsip dan meningkatnya permintaan ikan hidup macam sunu, kerapu, langkoe/napoleon(dalam peristilahan Indonesia, sunu termasuk kerapu juga) di pasar ekspor (Singapura dan Hongkong) terutama mulai awal era 1990-an, dipastikan sebagian top nelayan darat dalam daerah karang Kepulauan Spermonde (Selat Makasar), Darat Sembilan (Teluk Bone), kawasan Takabonerate (Selayar) di Sulawesi Selatan bergeser dari meronce berbagai spesis hasil samudra ke usaha lobster & ikan hidup di teritori karang (taka dalam istilah Bugis serta Makassar). Membaiknya kondisi harga dan nisbi kecilnya pemodalan dalam tenggang ikan hidup yang menjanjikan tersebut, yakni bervariasi dr 5-15 juta rupiah per/unit usaha (mencakup komponen-komponen sampan kecil, motor kecil, kail atau bubu), mendorong para nelayan yang sebelumnya tangkas dalam kelompok-kelompok besar beserta status serupa sawi (anak buah) lalu pecah ke dalam kelompok-kelompok kecil yang berarti berlangsung peningkatan nominal unit tenggang baru. Apalagi sebagian gede nelayan keji menanggung efek untuk jadi pemilik dan aktif berdasar pada peroragan.
Meningkatnya jumlah nelayan pengguna pancing kedo-kedo serta bubu (teknik tangkap ikan hidup) dan sarana terbenam modern yang dilengkapi dengan kompresor (mesin udara) sungguh ada memerlukan perahu-perahu motor. Itulah sebabnya periode 1990-an ialah periode masuknya ribuan motor kecil (5-10 pk) ke desa-desa nelayan, terutama ke desa-desa penggarap sumberdaya tanah air karang pada Sulawesi Daksina.
5. Kompresor
Kompresor diartikan sebagai kompnen superior dari alat sarana tercelup selam modern. Adopsi kompresor atau perangkat pompa udara ini dihubungkan dengan usaha-usaha teripang, bubu (penangkapan ikan hidup), tenggang hiu, dan kegiatan-kegiatan sumbang seperti pemboman dan pembiusan ikan. Sebelum kompresor diadopsi sejak pertengahan tahun 1980-an, para penyelam (sebagian gede dari Daratan Sembilan) menggunakan tabung/tangki gas yang dianggap bisa berbahaya bagi kesehatan nelayan. Tempayan gas menggantikan teknik menyelamkan tradisional yang alamiah beserta menggunakan lentur (alat tusuk) untuk mengangkat teripang, yang masih banyak dipraktikkan sampai tahun 1970-an. Baik dengan kompresor atau pun tabung, keduanya memerlukan perahu-perahu motor ukuran sedang terangkat untuk penerapannya secara mendalam dan efektif. Dengan semakin jauhnya lokasi-lokasi pencarian teripang (termasuk kerang-kerangan) --- semenjak pertengahan zaman 1980-an, nelayan penyelam dari Sulawesi Daksina telah mencapai berbatas ke Sulawesi Tenggara, NTT, NTB, Maluku, Biak (Irja), Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Sibolga, Nias dan Mentawai (Sumatra) --- maka nelayan teripang Sulawesi Selatan, khususnya yang daripada Pulau-pulau Sembilan, Barranglompo, merasakan mutlak menggunakan perahu-perahu motor besar dilengkapi beserta kompresor. Demikian halnya bagi pengusaha ikan hidup serta para juragan ikan baru yang mempraktikkan kegiatan liar seperti pemboman di samudra.
Disebabkan pemodalan untuk penguasaan satu bagian kompresor cukup besar, ialah 25-30 juta rupiah, maka kepemilikan perlengkapan selam tersebut terbatas mendapatkan sebagian nelayan/pengusaha mampu sekadar.

C. Dorongan Struktural
Dalam Sulawesi Daksina, tempat zona dan pangkal komunitas-komunitas nelayan Bugis, Bajo dan Makasar di berbagai tempat dalam Nusantara yang ada, dikenal group kerjasama nelaya yang biasa dengan perumpamaan Po(u)nggawa-Sawi (P-Sawi), yang pikir keterangan daripada setiap provinsi telah ada dan menetap sejalk ratusan tahun redup. Meskipun famili P-Sawi pun digunakan dalam kegiatan perkebunan, perdagangan di darat serta pengelolaan waduk, namun kelompok ini lebih eksis dan menyolok peranannya dalam acara pelayaran serta perikanan rakyat Bugis, Makasar, dan Bajo di Sulawesi Selatan serta tempat-tempat yang lain di Nusantara.
Struktur inti/elementer dari famili organisasi berikut ialah P. laut atau Juragan serta Sawi. P. Laut bertakhta pemimpin pelayaran dan aktivitas produksi serta sebagai pencedok alat-alat penerapan. Para P. Laut punya pengetahuan kelautan, pengetahuan & ketrampilan manajerial, sementara para sawi hanya memiliki warta kelautan & ketrampilan kerja/produksi semata.
Suatu perubahan struktural yang berisi terjadi saat suatu tenggang perikanan menanggung perkembangan peringkat unit kayak dan radas produksi yang dikuasai oleh seorang P. Laut/Juragan tadinya sebagai konsekuensi dari akibat kapitalisme. Untuk pengembangan dan eksistensi jual beli, maka P. Laut/Juragan tidak lagi tiru memimpin pelayaran dan prosedur produksi dalam laut, melainkan tetap tinggal di darat/pulau untuk menuntun perolehan utang modal mulai pihak lain, mengurus biaya-biaya anggota yang beroperasi dalam laut, membangun jaringan pemasaran, dan lain-lain. Di sinilah pada awalnya muncul satu status baru pada taraf tertinggi di dalam kelompok sikap nelayan yang disebut P. Darat/P. Daratan. Untuk mengurus pelayaran serta aktivitas penerapan di laut, P. Pertiwi merekrut juragan-juragan baru dalam menggantikan posisinya dalam mengurus unit-unit tenggang yang selagi berkembang serta meningkat jumlahnya. Para P. Laut/Juragan dalam proses dinamika ini beberapa masih berpangkat pemilik, sebagain lainnya hanyalah berstatus pemuka operasi kelompok nelayan. Para juragan yang direkrut atas sawi-sawi berbakat/potensial dikenal pula dengan perumpamaan P. Caddi, sedangkan P. Darat dikenal sebagai P. Lompo.
Pola hubungan (struktur sosial) yang mengingat hubungan di dalam kelompok P. Sawi elok dalam sosoknya yang melekat (P. Laut/Juragan-Sawi) maupun susunan lebih renyah (P. Darat/P. Lompo-P. Laut/Juragan-Sawi) ialah hubungan patron-client. Hubungan patron-client merencanakan dari untuk bersifat menyampaikan servis per-ekonomian, perlindungan, pendidikan informal, namun dari dasar mengandung beban moral dan sikap komitmen dan kepatuhan, kerja lebat (hujan), disiplin, kejujuran, loyalitas, tanggung jawab, pengakuan, & lain-lain (dapat dipahami sebagai modal sosial).
Gejala regenerasi sruktural paling menyolok & terasa ketika berlangsung menjadikan inovasi teknologi perikanan bahkan motor/mesin, peningkatan volume kano, beberapa spesies alat membekuk baru standar besar, prasarana pengawetan segar (penggunaan es balok). Dalam merespons koalisi inovasi teknologi eksploitasi serta sarana pemrakarsa tersebut, para P. Darat/P. Lompo/pengusaha provinsial yang punya kemampuan modal terbatas urgen mengusahakan divisi besar dari modalnya di pihak-pihak beda, yaitu juragan besar dalam kota-kota gede, teurutama Makassar, dengan bentuk kredit. Sudah menjadi figur umum di dalam masyarakat nelayan tradisional jika dari mana diperoleh subsidi modal, ke situ lagi dipasarkan terpidana. Pola yang ada sekaligus sudah menjadi orde pemasaran yang mengakar. Cara seperti ini lah memungkinkan para pengusaha dana awal dari pendatang secara bertahap mengambil alih sekitar besar posisi dan kontribusi vital para pengusaha lokal, yang lesu dalam tempat modal. Awal mula mereka menyalahkan hasil membekuk dijual terhadap mereka, lalu banyak menentukan spesis-spesis terpidana nelayan serta tingkat harga, dan jika ketentuan-ketentua kurang dipenuhi maka santunan (dalam bentuk perahu serta mesin) ditarik kembali dari nelayan serta para ponggawa-nya.
Dalam regenerasi struktural seperti ini, para juragan modal raksasa di Makasar dapat diposisikan pada susunan paling buat yang dikenal dengan sebutan Bos, P. Pulau/P. Bumi sebagai peminjam pada kapasitas tengah (peranannya menyerupai makelar), sementara para P. Laut/Juragang dan Sawi (nelayan) sederajat penyewa ataupun penyicil radas produksi semata dari Bos melalui P. Darat/P. Pulau/P. Lompo. Keterlibatan dan dominion Bos dalam hirarkis kerangka hubungan kerjasama nelayan, mengundang hubungan patron-client di antara P. Lompo/P. Pertiwi dengan nelayan sebagian berubah menjadi hubungan eksploitatif, fana hubungan nomor satu cenderung dibangun dan dimantapkan antara para P. Bumi dan Master. Tinggal P. Laut dengan Sawi-nya nisbi masih mempertahankan hubungan seia yang terbangun sejak primitif.
Perlakuan para P. Darat/P. Lompo yang seringkali mudarat bagi P. Laut/Juragan, yang menyebabkan mereka sulit menjulang penapatan dan bergeser bertambah ke status pemilik radas produksi/pengusaha, mengambil sebagian P. Laut/P. Caddi/Juragan mencoba merundung cara berisiko, yaitu menyelang modal saksama kepada Majikan di Makasar. Hingga masa ini, tidak lumayan Juragan udah mencapai idamannya dengan siasat seperti ini, diantaranya menjadi nelayan pemilik/pengusaha. Sebaliknya, mereka condong membangun pertandingan dengan serta mempersempit tertahan usaha para P. Darat/P. Lompo yang sudah kokoh sejak lambat. Demikianlah terkabul suatu tahap kerjasama baru antara Majikan dengan P. Laut/Juragan yang secara saksama memimpin kelompok-kelompok nelayan yang jumlahnya mungil di samudra.
Sebetulnya, mulai awal tahun 1990-an sudah ada preferensi sumber tunggakan biaya operasional dan ongkos hidup ras nelayan pesisir dan daratan, yaitu para pengusaha toko yang menawarkan berbagai tujuan pokok dan bahan produksi alat-alat penjelasan ikan. Sebagian di antara pengusaha kios tersebut adalah sanak P. Daratan juga.
Menggunakan adopsi inovasi teknologi tiru dan perahu/kapal menjadi segmen terjadinya reformasi aturan buat hasil yang eksploitatif. Pokok baru tersebut tidak bisa dihindari sejajar dampak dr pergeseran bentuk ekonomi subsisten ke sistem ekonomi kapitalisme. Personifikasi segi produksi segar (perahu, mesin, pukat/jaring, kompresor dan lain-lain yang dikembangkan dengan investasi modal besar) dalam organisasi bagi impak, karena peranannya dianggap semakin vital daripada peranan setiap anggota/anak buah, maka bagian-bagian hasil diperuntukkan bagi unsur alat kreasi ini tumbuh pesat. Sebaliknya, bagian bagian untuk anak buah malahan cenderung samar. Bagian-bagian komponen-komponen alat perakitan tentu saja mati ke tangan seorang pemilik. Diasumsikan kalau perubahan struktural ini super mempengaruhi meluasnya gejala kesukaran di desa-desa nelayan sampai sekarang berikut.

D. Pengembangan Budaya Bahari
Untuk sekedar menyegarkan rekognisi, sekali lagi diungkapkan bahwa kebudayaan gak lain mulai dunia sukma manusia itu sendiri. Kebudayaan atau globe kehidupan khalayak tersebut sekurang-kurangnya meliputi tujuh unsur sudah tidak asing lagi (cultural universal), yakni saran (cognitive/ideational/mental material), bahasa, persekutuan sosial, per ekonomian, teknologi, keindahan, religi & kepercayaan. Di setiap unsur peradaban terdiri dr tiga tolok ukur wujud/rupa, yaitu sistem akal budi (gagasan, pengetahuan, nilai, tradisionalisme, norma, moral, perasaan, intuisi, dan lain-lain), sistem toleran (tindakan dan kehidupan kolektif), dan komposisi alat peralatan/teknologi. Sudah dijelaskan pula jika sistem akal budi (terkristalisasi sebagai sistem perhitungan budaya) yakni pedoman/acuan (preference/dominant) bagi organisasi sosial & sistem peranti peralatan, meskipun sistem peranti peralatan & sistem sosial menjadi prasyarat/penentu (determinant) tentang sistem pikiran. Adapun komposisi sosial seorang diri merupakan saluran bagi pengamalan sistem prestise budaya serta penerapan bentuk alat peralatan/teknologi.
Oleh karena organisasi nilai pikiran merupakan pedoman/acuan bagi organisasi sosial (berkehidupan bersama) & sistem teknologi (rekayasa dan penggunaan perlengkapan peralatan), maka dalam rancangan pengembangan ataupun pembangunan kultur bahari ke depan tentu tepatnya dimulai dari bentuk nilai tradisi bahari hal itu sendiri. Dengan terbangunnya bentuk nilai tradisi bahari yang ideal dan pragmatis, oleh karena itu pembangunan segi kehidupan bermasyarakat dan teknologinya akan terarahkan dan tertib dengan baik dalam konteks kristalisasi prestise dan serebral budaya usang yang melekat dan rekayasa baru jiwa atau famili potensial dari segmen-segmen warga pemangku kepentingan (stakeholders). Dikategorikan dalam segmen-segmen stakeholders yang kreatif-inovatif dalam merekayasa unsur-unsur budaya bahari baru yang ideal, praktis, dan aplikatif ialah mimbar akademisi, cakap dan pemerhati lingkungan, tokoh pembangunan, tokoh agama, LSM, dan sebagainya.
Atas gambaran & ilustrasi unsur-unsur budaya nelayan dan pelayar disajian sebelumnya, dapat diramu dan diseleksi berbagai bagian nilai akal budi bahari yang dianggap mungkin untuk direvitalisasi dan dikembangkan ke menempel sebagai mintakat bagi penyusunan budaya silam di Nusantara pada segala unsur / aspeknya. Unsur-unsur nilai serta norma akal budi positif yang mengakar dalam berbagai famili nelayan serta pelayar atas berbagai umat bangsa (ethnic groups) sebagaimana di pangkal ini:
• Komunalisme
• Arif komunitas
• Religius
• Berkehidupan bersama/kolektivitas
• Egalitarian
• Rukun dan setia kawan di dalam kelompoknya
• Saling mempercayai
• Patuh/taat norma
• Bertanggung jawab
• Disiplin
• Kreatif-inovatif
• Teguh pembentukan
• Kepetualangan
• Kekar menanggung efek
• Adaptif dan kompetitif
• Berwawasan kelautan serta kepulauan
• Multikulturalis
• Nasionalis
• Berpandangan dunia/keterbukaan
Tentang nilai-nilai budaya kuno tersebut, tdk diasumsikan dianut dan diaplikasikan oleh kelompok atau peguyuban masyarakat nelayan pada umumnya dan real pada segenap periode saat atau sekiranya. Sebaliknya, kehadiran sebagian besar unsur prestise budaya kuno tersebut bersifat kontekstual. Misalnya, keberanian & kepetualangan, kesesakan organisasi kerjasama, etos per-ekonomian yang menjulung, wawasan bahari, multikulturalisme, nasionalisme, dan sikap keterbukaan, banyak dimiliki nelayan dan pelayar Bugis dan Makassar beserta kelembagaan P-Sawi; sikap hemat/efisien dalam pemanfaatan uang dimiliki kebanyakan dimiliki komunitas nelayan Dufadupa (Ternate) dengan kelembagaan arisan, menyimpan, ke-Dibodibo-an; aksi tolong-menolong antaranggota kelompok nelayan dari unit-unit usaha yang berbeda dimiliki komunitas nelayan Bonebone (Baubau --Buton) beserta kelembagaan rektur Kuli Jaring; sikap kebersamaan dengan & melestarikan lingkungan ekosistem serta sumberdaya perikanan laut, & pemanfaatan hasil-hasil secara bertepatan dan selayaknya dimiliki oleh komunitas nelayan Maluku, Irian, dan Aceh dengan kelembagaan lokal Sasi, Tyatiki, dan Panglima Laut); dan lain-lain.
Sistem nilai budaya, sikap kolektivitas, serta perilaku budaya kebaharian itu tumbuh maju sebagai reproduksi dari pengalaman berinteraksi dengan laut, pekerjaan berat & rumit, risiko bahaya & ketidakmenentuan, mayapada sosial tradisi masyarakat pengguna sumberdaya dan jasa samudra yang lain, penguasa negara, pasar, dan sebagainya. Nilai-nilai tradisi yang berakar dalam suku bahari ini perlu diimput dengan rekayasa nilai-nilai integratif, asimilatif, futuralistik, dan adaptif (input values) yang tersembunyi dalam visi Universitas Hasanuddin (“Unhas sebagai pusat pengembangan budaya bahari”) yang mau menjelmakan nilai-nilai budaya bahri yang holistik, interkonektif, & mandiri (output values) untuk menjadi teladan sekaligus tujuan pengembangan pranata bahari di masa hadap.

E. Masalah Sosial - Ekonomi Bangsa Bahari
1. Eksploitasi Sumber Daya Samudra
Kelangkaan sumberdaya memang telah menjadi tema global, begitu sumberdaya ikan dunia cuma tinggal 4% yang belum dieksploitasi, 21% dieskploitasi di tingkat selagi, 65% dieskploitasi pada tingkat penuh dan berlebihan, 9% rusak, & tidak semakin dari 1% yang sehat (Garcia & Moreno, 2001). Intensifnya pemanfaatan sumberdaya ikan tidak cuma meninggalkan persoalan akut kekurangan sumberdaya, tapi juga serius ekologi, perekonomian, dan sosial terutama dalam daerah-daerah rantau. Kini, sifat dasar perikanan sedang merasuk perikanan hipotetik Ricker (1975) dimana di dalam fase asal populasi ikan tumbuh sampai ukuran utama dan perubahannya hanya diatur oleh perurutan dan ketewasan alami. Ketika tekanan ekploitasi semakin intens dengan sekuku intervensi bagi konservasi serta rehabilitasi, sumberdaya ikan terus menurun serta hanya sedikit yang mampu pulih kembali. Gambaran ujung inilah yang menjadi sifat perikanan dalam Asia Tenggara seperti dikemukan Butcher (2004) dalam bukunnya “The closing of the frontier: a history of the marine fisheries in South East Asia c. 1850-2000”.
Perikanan Indonesia juga sedang mendapati nasib yang serupa. Mengacu pada nasional, dampak pengkajian stock ikan oleh Pusat Penelitian Perikanan Tangkap dan Pusat Penelitian Oseanologi tahun 2001 menunjukkan 65% sumberdaya dieksploitasi secara sesak atau penuh dan sumberdaya ikan di kawasan barat mendapat tuntutan yang mengelokkan berat. Dari aspek produksi, pertumbuhan yang tinggi tercipta pada dekade 1970an konsekuensi pesatnya lekas motorisasi perikanan yang mencecah lebih daripada 10% bagi tahun. Sayangnya, motorisasi yang ada menghasilkan dualisme industri perikanan. Keberpihakan sok pada perikanan skala besar (trawl dan purse-seine) mengatur berbagai pergeseran dan menjadi catatan buruk pengelolaan perikanan Indonesia. Sekarang, perikanan cenderung tumbuh semakin terbatas serta berdasarkan laporan FAOSTAT (2005) pertumbuhan penerapan tidak semakin dari 2% per tahun selama periode 1999-2001. Di dalam periode yang sama, berdasarkan kabar DKP (2003) nelayan berkembang di kepada 2% dari tahun serta melebihi lancar pertumbuhan kapal ikan. Tanda ini gak hanya menampilkan sumberdaya ikan semakin tertahan mendukung per-ekonomian nelayan, namun demikian juga menjelmakan perikanan setaraf pelabuhan final masyarakat yang tidak memiliki terusan terhadap tanah lapang kerja yang lain. Tidaklah menyentak jika Béné dalam Karya World Development (2003) menyebut perikanan yang sedang berjalan seirama menggunakan kemiskinan.
Tetap, integrasi perikanan kedalam penyusunan desa demi didorong untuk menghindarkan pembangunan yang bersifat sektoral. Berkembangnya usaha-usaha berbasis kelompok seperti pengolahan dan perdagangan ikan, budidaya ikan/udang, pertanian pekarangan pasir, peternakan, dan wisata termasuk jual beli berbasis wanita di sejumlah wilayah susur menjadi modal sosial bagi mengintegrasikan perikanan ke di dalam pembangunan zona. Berbagai tenggang ini tetap sangat tergantung ”sense of urgency” & ”political will” pemerintah yang saat ini penuh memegang cais pengelolaan perikanan. Bukanlah sesuatu yang gampang ketika penguasa negara tengah mencantumkan berbagai bidikan pembangunan pada atas tahun-tahun sebelumnya, seperti produksi perikanan 7, tujuh juta ton, penerimaan simpanan US$ 3, 2 miliar, konsumsi ikan 28 kg/kapita/tahun, penyerapan stamina kerja tujuh, 7 juta orang, serta kontribusi terhadap PDB 3, 1%. Prioritas pada pengelolaan tidak cuma bermakna menjaga keberlanjutan perikanan laut yang menyumbang 75% total kreasi perikanan nasional, tetapi pula menyelamatkan semakin dari 2, 5 juta nelayan yang segara langsung tergantung padanya.
2. Kekurangan
Nelayan punya peran yang sangat substantial dalam memodernisasi kehidupan khalayak. Mereka termasuk agent of development yang paling reseptif terhadap reparasi lingkungan. Karakternya yang semakin terbuka dibanding kelompok bangsa yang kehidupan di zona, menjadi stimulator untuk order perkembangan kemajuan yang kian modern.
Dalam konteks yang demikian timbul sebuah stereotif yang konklusif tentang stigma nelayan khususnya dan suku pesisir di umumnya. Mereka dinilai kian berpendidikan, wawasannya tentang roh jauh semakin luas, lebih tahan terhadap cobaan kehidupan dan terbuka terhadap perselisihan.
Ombak gede dan terpaan angin laut yang sengit memberikan buah terhadap watak mereka. Pada masa dan kemudian, ketika teknologi komunikasi belum mencapai kesuksesan seperti hari ini, perubahan-perubahan raksasa yang tercipta pada bangsa pedesaan (daratan) ditentukan sama intensitas kontak yang berproses diwujudkan bangsa pedesaan secara para nelayan.
Dalam kemajuan, justru rumpun nelayan belum menunjukkan kemajuan yang bermanfaat dibandingkan keluarga masyarakat yang lain. Keberadaan mereka sebagai penyuplai perubahan supel ternyata tidak ditunjukkan dengan positif secara kehidupan ekonominya. Persoalan supel paling raya yang dihadapi di area pesisir lebih-lebih masalah kesukaran nelayan. Sekalipun data persis mengenai jumlah penduduk rendah di daerah pesisir tersebut belum tersedia, data mulai hasil-hasil penelitian yang terdapat menunjukan adanya incidence poverty di sejumlah pesisir.
Kinerja studi COREMAP tahun 1997/1998 di 10 provinsi pada Indonesia menyibakkan rata-rata perkiraan rumah tangga nelayan berkisar antara Rp 82. 500 per bulan sampai Rp 225. 000 bagi bulan. Kalau dikonversi ke pendapatan masing-masing kapita, nilai tersebut sama setara secara Rp 20. 625 cukup Rp 56. 250 dari kapita bagi bulan (Anon, 2002). Poin tersebut tetap di pangkal upah minimum regional yang ditetapkan permerintahan sebuah negara pada tahun yang sama. Hal ini mesti menjadi tinjauan mengingat ada keterkaitan erat antara kemiskinan dan pengelolaan wilayah ufuk.
Tekanan terhadap sumber kecakapan pesisir terkadang diperberat oleh tingginya nilai kemiskinan pada wilayah itu. Kemiskinan kadang kala pula jadi lingkaran soalnya penduduk yang miskin kerap menjadi karena rusaknya komunitas pesisir, tapi penduduk nista pula yang akan menyanggupi dampak daripada kerusakan mayapada. Dengan keadaan tersebut, gak mengherankan apabila praktik perikanan yang negatif masih kadang kala terjadi di wilayah tubir.
Pendapatan mereka dari pelaksanaan pengeboman & penangkapan ikan karang menggunakan cyanide sedang jauh kian besar atas pendapatan mereka sebagai nelayan. Sebagai contoh, pertimbangan dari penjualan ikan pelataran berkisar jurang Rp 500. 000 cukup Rp 700. 000 tiap-tiap bulan (Erdman dan Pet, 2000). Menggunakan besarnya perlawanan pendapatan itu di untuk, sulit dalam mengatasi masalah kerusakan ekosistem pesisir tanpa memecahkan masalah kemiskinan yang terjadi dalam wilayah tebing itu seorang diri.
3. Tempat Penyebab
Sengketa kemiskinan balik mencuat setaraf persoalan sungguh-sungguh tekun yang harus segera ditangani pemerintah tatkala krisis perekonomian melanda perekonomian nasional sedari akhir tahun 1998. Krisis yang hampir membangkrutkan bangsa & negara Indonesia telah menumbuhkan jumlah warga miskin kembali ke tahun sebelum 1990.
Meningkatnya banyak tenaga tingkah laku Indonesia ilegal yang mengikuti pekerjaan di negara setangga Malaysia adalah bukti tegas akan rendahnya harapan untuk masyarakat pedesaan, terutama yang kurang terang akal untuk menyatukan kehidupannya dengan mengadu nasib sebagai rumpun urban dan suburban dalam Indonesia.
sosialpower.com Berdasar pada garis besar siap dua cara memandang kesusahan. Sebagian orang-orang berpendapat, kekurangan adalah suatu proses, namun sebagian lagi memandang kekurangan sebagai suatu akibat atau fenomena di dalam masyarakat.
Sebagai suatu reaksi, kemiskinan mencerminkan kegagalan suatu sistem suku dalam mencatu sumber kesanggupan dan kapital secara setimpal kepada elemen masyarakat (Pakpahan dan Hermanto, 1992). Mulai hasil studi mereka dalam 14 kecamatan daerah pantai yang tersebar di beberapa provinsi terlihat, nelayan yang miskin biasanya belum tidak sedikit tersentuh teknologi modern, derajat sumber kecakapan manusia sedikit dan tingkat produktivitas kinerja tangkapannya juga sangat nista.
Faktor yang utama bukan soalnya kekuatan modal untuk mengakses teknologi, tetapi ternyata lebih banyak disebabkan oleh kurangnya aksi penyuluhan alias teknologi & rendahnya pembahasan penyedia teknologi. Yang mempesona dari impak penelitian mereka adalah ditemukannya korelasi konklusif antara tingkat kemiskinan pada perkembangan sistem ijon. Para nelayan melarat umumnya, sukma ekonomi mereka sangat terserah kepada para pemilik dana awal, yaitu pencedok perahu ataupun alat tiru serta pemandu yang kelar menyediakan harapan perahu dalam berlayar.
Indikator ini benar2 tidak terus-menerus sama dalam setiap ruang karena sebagaimana di Pekalongan, banyak juragan kapal yang mengeluh dengan tingkah laku anak buah bahtera (nelayan) yang cenderung terlalu banyak menuntut sehingga keuntungan juragan kapal sebagai terbatas. Akan tetapi secara biasa terbatasnya kompetensi nelayan dalam mengembangkan kemampuan ekonominya sebab nelayan serupa ini telah terjerat oleh utang yang dipinjam dari para juragan. Mereka biasanya mengongkosi utang itu dengan ikan hasil tangkapannya yang harganya ditetapkan dari sisi selera para juragan.
Sanggup dibayangkan apa pun yang bakal diterima para nelayan secara sistem yang demikian, dengan demikian sangatlah lazim jika kesengsaraan menjadi seksi yang akrab dalam kehidupan mereka.
4. Kelebihan
Terdapat hal yang berbeda begitu kita berbicara tentang per-ekonomian nelayan dan ekonomi petambak terutama dalam Jawa Terus. Di tataran petani, pemasaran hasil yakni second generation problem yang sulit sekaligus dicarikan pemecahannnya. Sedangkan di kalangan nelayan Jawa Terus, pemasaran bukanlah persoalan mendalam yang menciptakan mereka perosok miskin. Dalam Provinsi Jawa Tengah terdapat tempat pelelangan ikan (TPI) yang jadi sarana transaksi hasil-hasil ikan laut. Dalam proses transaksi di TPI, nelayan berhadapan dengan banyak pembeli oleh karena itu nelayan yang menjual hasil ikannya dalam TPI umumnya akan menelan harga yang paling menarik jika dipadankan dengan mereka yang memasarkan di laut lepas ataupun di luar TPI. TPI Jawa Pusat yang dikelola oleh Koperasi Unit Provinsi yang tersangkut dalam Puskud Mina Baruna saat ini terkemuka sebagai TPI paling solid dan terbaik di Indonesia. Sayangnya, tidak semua proes transaksi dilakukan secara kontan, terkadang pada beberapa TPI banyak nelayan yang kudu menunggu pembayaran dua cukup tiga hari karena gak semua pembeli membawa duit yang sedang.
Hal ini lah yang menyandung para nelayan, yang menitikberatkan uang kontan segera serta tidak tabah, menjual hasilnya di luar TPI. Alhasil harga ikan yang mereka jual jauh di bawah harga TPI dan seringkali hanya dapat untuk menyengkilit biaya sistem menangkap ikan di samudra lepas.
Kondisi ini seringkali menyepit para nelayan-nelayan kecil yang membutuhkan kiriman segar sesegera mungkin untuk menutup upah kehidupan ekonomi mereka. Penguasa negara tampaknya perlu mendorong sektor perbankan bagi membuka biro kasnya di setiap TPI yang sanggup mengatasi tragedi para sarau untuk menyengkilit tagihannya. Tergolong fungsi perbankan disini merupakan menyediakan kiriman yang diperlukan nelayan dalam berlayar. Sayangnya dengan kriteria kehidupan nelayan yang pas-pasan, tampaknya sangat sulit untuk perbankan untuk menjalankan faedah tersebut tanpa adanya sandar yang memadai dari para nelayan. Di sini bila dimungkinkan pemerintah sanggup menyediakan dana khusus sederajat jaminan terhadap perbankan untuk menyalurkan dananya kepada nelayan. Kalaupun perbankan tidak bisa memenuhi kedudukan tersebut, pemerintah bisa mengarang dananya serupa penyertaan dana awal kepada KUD-KUD pengelola TPI. Memang, nada miring tentang KUD seringkali kita dengan-dengar sehingga pemerintah pun gemar berhati-hati bila ingin memberdayakan KUD. Tapi, pendapat tersebut tidak dapat digeneralisasi dengan membabi buta, soalnya masih cukup banyak penunggu KUD yang mempunyai hati nurani seperti KUD-KUD pengelola TPI. Tidak ada salahnya, mulai waktu ini pemerintah semenjak mencoba mencatu dana retribusi dari transaksi di TPI untuk diarahkan kepada penyediaan modal buat nelayan. Secara demikian misalokasi anggaran diharapkan tidak akan penuh terjadi, sebab dengan memberdayakan KUD berguna pula menyandung bangkitnya keuletan ekonomi nelayan.
5. Perang pena Antar Nelayan
Konflik perikanan akhir-akhir ini balik menjadi berita setelah di era 1970-an konflik luar biasa mudah dan sering tampak kepermukaan sederajat akibat dualisme industri perikanan laut. Sepanjang bulan Januari yang dan lalu konflik beserta kekerasan berlangsung sekurang-kurangnya lima kali sempang nelayan Jawa Tengah dan Kalimantan (Kompas 25/1). Pergesekan nelayan di 20 November 2005 dalam Pulau Tambolongan, Selayar, Sulawesi Selatan pula meninggalkan serpih dengan tewasnya seorang nelayan dan ditahannya 38 nelayan lainnya (RRI 6/2). Selama bulan September 2004 juga terjadi beberapa kali jurang nelayan Madura dan Sidoharjo yang juga berpengaruh kehilangan semangat. Pada tahun yang sama pun Kompas (16/1) melaporkan pergesekan dengan ancaman bom tentang nelayan Jawa Tengah di selat Makasar.
Berdasarkan uraian di lima provinsi, Satria, et. al. (2002) mengingat paling gak terdapat 4 macam kontroversi nelayan berdasarkan faktor penyebabnya. Pertama, perang pena kelas, yaitu konflik yang terjadi antarkelas sosial nelayan dalam meributkan wilayah pengetahuan (fishing ground), yang seakan-akan dengan kategori gearwar conflict-nya Charles (2001).
Ini berlangsung karena nelayan tradisional mendapat ketidakadilan dalam pemanfaatan sumberdaya ikan kelanjutan perbedaan tingkat penguasaan kapital. Seperti, perang pena yang tercipta akibat beroperasinya kapal trawl pada segara pesisir yang sebenarnya adalah wilayah pengetahuan nelayan tradisional.
Kedua, konflik orientasi, merupakan konflik yang terjadi mengiringi nelayan yang memiliki pertikaian orientasi dalam pemanfaatan sumberdaya, yaitu jurang nelayan yang memiliki afeksi terhadap taktik-taktik pemanfaatan sumberdaya yang supel lingkungan (orientasi jangka panjang) dengan nelayan yang melakukan kegiatan pemanfaatan yang bertemperamen merusak daerah sekeliling, seperti penerapan bom, kalium, dan lain sebagainya (orientasi jangka pendek).
Ketiga, konflik agraria, yakni konflik yang terjadi konsekuensi perebutan fishing ground, yang bisa tercipta antar famili nelayan, sekalipun inter-kelas nelayan. Ini juga bisa berlangsung antara nelayan dengan kubu lain non-nelayan, seperti jurang nelayan secara pelaku bisnis lain, sebagaimana akuakultur, wisata, pertambangan, yang oleh Charles (2001) diistilahkan sebagai external allocation conflict.
Keempat, pergesekan primordial, adalah konflik yang terjadi konsekuensi perbedaan identitas, seperti etnik, asal kawasan, dan berikutnya. Anatomi kontroversi di buat menggambarkan meski kompleksnya kontroversi nelayan. Keempat tipe tersebut terjadi bagus sebelum atau pun sesudah otonomi daerah. Perkelahian sumberdaya ikan yang semakin langka jadi salah satu akar konflik perikanan saat ini, oleh karena itu menuntut kita untuk bepikir ulang tentang cara menuntun sumberdaya tersebut. Banyak relevansi nelayan terkalahkan oleh rencana non nelayan karena nelayan tidak punya organisasi secara posisi tawar yang terdaya. Di era otonomi daerah ini lebih-lebih adanya tren Pemda mengejar kepentingan kali pendek menggunakan mengedepankan proyek-proyek yang quick yielding yang seringkali bersemuka dengan kepentingan nelayan, kerelaan organisasi nelayan yang solid menjadi situ mendesak.
Final, dalam kali panjang pemberdayaan nelayan super penting di dalam mengantisipasi pergesekan. Pemberdayaan tetap utamanya diarahkan pada peningkatan ketahanan ekonomi rumah tangga nelayan. Berbagai wujud praktek penjelasan ikan mengacu pada destruktif ternyata tidak bisa lepas dari perspektif ekonomi. Ketika nelayan dengan peranti tangkap yang sangat tertahan dan menyembulkan tangkapan ikan yang berdasar pada minimal, jadi dorongan untuk melakukan realisasi penangkapan dengan destruktif sebagai besar. Karenanya konflik segi pun kerap terjadi. Tetap aspek perekonomian ini pula mesti diiringi dengan segi sosial pikiran yaitu secara melakukan pengkayaan pengetahuan serta pola tingkah laku para nelayan terhadap sumberdaya laut yang di sejumlah tempat telah mulai masuk.

F. Solusi Alternatif
1. Pemberdayaan Warga Pesisir
Waktu ini banyak program pemberdayaan yang menklaim serupa program yang berdasar mendapatkan keinginan serta kebutuhan masyarakat (bottom up), tapi ironisnya masyarakat tetap saja gak merasa mempunyai akan program-program tersebut dengan demikian tidak absurd banyak agenda yang hanya seumur sekiranya proyek dan berakhir tanpa dampak menandakan bagi roh masyarakat. Memberdayakan masyarakat ufuk berarti merupakan peluang bagi masyarakat ufuk untuk menjadikan kebutuhannya, merencanakan dan mengusahakan kegiatannya, yang akhirnya merupakan kemandirian permanen dalam nasib masyarakat itu sendiri. Memberdayakan masyarakat susur tidaklah laksana memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat yg lain, karena didalam habitat ufuk terdapat tidak sedikit kelompok sukma masayarakat antaralain:
1. Warga nelayan terima, adalah keluarga masyarakat tebing yang pekerjaan utamanya didefinisikan sebagai menangkap ikan dilaut. Grup ini dibagi lagi dalam dua famili besar, ialah nelayan tangkap modern serta nelayan meringkus tradisional. Dua-duanya kelompok tersebut dapat dibedakan dari rupa kapal/peralatan yang digunakan serta jangkauan wilayah tangkapannya.
2. Masyarakat nelayan pengumpul/bakul, adalah kelompok masyarakt pesisir yang bekerja disekeliling tempat pendaratan dan pelelangan ikan. Mereka akan mengumpulkan ikan-ikan dampak tangkapan cantik melalui pelelangan maupun atas sisa ikan yang tidak terlelang yang lalu kemudian dijual di masyarakat sekitarnya atau dibawah ke pasar-pasar lokal. Biasanya yang menjadi pengumpul ini adalah group masyarakat susur perempuan.
3. Masayarakat nelayan buruh, ialah kelompok bangsa nelayan yang paling banyak dijumpai dalam umur masyarakat susur. Ciri atas mereka bisa terlihat daripada kemiskinan yang selalu membelenggu kehidupan mereka, mereka tdk memiliki modal atau kelengkapan yang maksimum untuk bisnis produktif. Umumnya mereka hidup sebagai buruh/anak buah bahtera (ABK) pada kapal-kapal juragan dengan penghasilan yang sedikit.
4. Rumpun nelayan waduk, masyarakat nelayan pengolah, dan kelompok warga nelayan kuli.
Setiap kelompok masyarakat tersebut haruslah memperoleh penanganan dan perlakuan tertentu sesuai secara kelompok, tenggang, dan aktivitas ekonomi mereka. Pemberdayaan warga tangkap minsalnya, mereka membutukan sarana penjelasan dan penetapan wilayah meringkus. Berbeda beserta kelompok bangsa tambak, yang mereka butuhkan adalah dana awal kerja serta modal pemodalan, begitu juga bagi kelompok warga pengolah & buruh. Kehendak setiap grup yang berbeda tersebut, menampilkan keanekaragaman arketipe pemberdayaan yang akan diterapkan untuk di setiap kelompok itu.
Dengan demikian program pemberdayaan untuk bangsa pesisir haruslah dirancang beserta sedemikian bagai dengan tidak menyamaratakan jurang satu kelompk dengan kelompok lainnya lagi pula antara satu daerah pada daerah ufuk lainnya. Pemberdayaan masyarakat ufuk haruslah berwatak bottom up dan tepat menu, tapi yang terpenting adalah pemberdayaan itu sendiri yang mesti langsung memeriksa kelompok bangsa sasaran. Teka-teki yang agaknya harus dijawab adalah: Gimana memberdayakannya?
Banyak program pemberdayaan yang telah dijalankan pemerintah, salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi bangsa pesisir (PEMP). Pada intinya program ini dilakukan oleh tiga pendekatan, yaitu:
1. Kelembagaan. Bahwa untuk menasihati posisi terhenti masyarakat, mereka haruslah terpadu dalam suatu kelembagaan yang kokoh, maka itu segala suara dan laporan mereka dapat disalurkan dengan baik. Kelembagaan ini pula dapat jadi penghubung (intermediate) antara pemerintah dan swasta. Selain itu kelembagaan ini juga sanggup menjadi suatu forum dalam menjamin terjadinya perguliran tabungan produktif diantara kelompok yang lain.
2. Pendampingan. Keberadaan pendamping memang dirasakan sangat dibutuhkan dalam setiap program pemberdayaan. Masyarakat belum dapat pergi sendiri sepertinya karena kekurangtauan, tingkat penguasaan ilmu pengetahuan yang rendah, ataupun mungkin sedang kuatnya unit ketergantungan mereka karena belum pulihnya rasa percaya diri mereka akibat paradigma-paradigma pembangunan masa lalu. Terkupas dari itu semua, keterlibatan pendamping sangatlah vital bahkan mendapingi warga menjalankan kegiatan usahanya. Namun yang terpenting dari pendampingan ini didefinisikan sebagai menempatkan orang yang tepat pada famili yang tepat pula.
3. Dana Tenggang Produktif Condong. Pada program PEMP pun disediakan tabungan untuk menyiarkan usaha-usaha menguntungkan yang menjadi pilihan dr masyarakat ini sendiri. Setelah kelompok pemanfaat dana tersebut berhasil, mereka harus menyisikan keuntungannya dalam digulirkan kepada kelompok warga lain yang membutuhkannya. Penyusunan pergulirannya bakal disepakati dalam forum ataupun lembaga yang dibentuk sama masyarakat seorang diri dengan fasilitasi pemerintah setempat dan stamina pendamping.

BAGIAN III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Adapun tajuk dari risalah kami didefinisikan sebagai sebagai berikut:
1. Variasi desa nelayan di wilayah timur Nusantara lainnya, motorisasi perahu serta kapal pengetahuan ikan pada desa-desa nelayan Sulawesi Selatan baru semenjak di tahun-tahun 1970-an.
2. Perkembangan Tenggang dan Teknologi Perikanan Laut yaitu Gae, Bagang, Bisnis pancing tongkol, Usaha lobster dan ikan hidup, dan Kompresor.
3. Pola relasi (struktur sosial) yang mengingat hubungan di dalam kelompok P. Sawi indah dalam bentuknya yang melekat (P. Laut/Juragan-Sawi) maupun wujud lebih bertautan (P. Darat/P. Lompo-P. Laut/Juragan-Sawi) ialah relasi patron-client.
4. Kebudayaan alias dunia sukma manusia ini sekurang-kurangnya meliputi tujuh bagian umum (cultural universal), yaitu pengetahuan (cognitive/ideational/mental material), norma, organisasi sosial, ekonomi, teknologi, kesenian, tasdik dan sumpah.
5. Kesinambungan sumber kecakapan, khususnya sumber daya samudra adalah substansi yang sangat substansial, oleh sebab itu kelestariannya kudu dijaga.

B. Saran
Sebaiknya pemerintah cepat menindaklanjuti masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bahari Indonesia. Hal berikut dimaksudkan dalam mengurangi tiingkat kemiskinan masyarakat, meredam konflik-konflik sosial yang meresahkan warga bahari, serta menjaga kesinambungan lingkungan hidup, khususnya samudra.